Adapunfungsi konstitusi adalah sebagai berikut: Sebagai sumber hukum tertinggi. Sebagai alat untuk membatasi kekuasaan penyelenggaran negara. Sebagai pelindung hak asasi manusia dan kebebasan rakyat di dalam suatu negara. Sebagai piagam lahirnya suatu negara. Sebagai sarana untuk mengendalikan masyarakat. Bahkan misalnya, Arthur Mass membedakan pengertian pembagian kekuasaan ( division of power) tersebut ke dalam 2 (dua) pengertian, yaitu: (i) capital division of power, dan (ii) territorial division of power. Pengertian yang pertama bersifat fungsional, sedangkan yang kedua bersifat kewilayahan atau kedaerahan. B Tinjauan Umum Tentang Konstitusi dan Hak Konstitusional 1. Teori Konstitusi Konstitualisme adalah suatu pemikiran yang hingga saat ini mengalami suatu perkembangan yang tiada hentinya. Tujuan utama dari pemikiran ini ialah untuk menghendaki adanya suatu pembatasan kekuasaan, karena pada era-era Konstitusiadalah undang-undang yang memuat garis-garis besar dan asas-asas tentang organisasi daripada Negara". Sejalan dengan pendapat Prof. Mr. A.A.H. Struycken di atas, Prof. Padmo Wahjono,S.H. mengemukakan7: " Konstitusi adalah suatu pola hidup berkelompok dalam organisasi Negara, yang sering kali diperluas dalam organisasi MenurutAbrahan Lincoln, pengertian demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu pemerintahan, dimana masing-masing dari mereka memiliki hak yang sama dalam upaya mengatur kebijakan pemerintahan. 2. Peradilanbebas dari pengaruh kekuasaan lain serta pengadilan juga tidak memihak; Legalitas yang artinya hukum dalam segala bentuknya; Prof. Sudargo Gautama ia berpendapat bahwa terdapat tiga ciri negara hukum, diantaranya yaitu: Adanya pembatasan kekuasaan negara di setiap perorangan, yang artinya yaitu negara tidak bisa bertindak sewenang-wenang. 6 Salah satu ciri umum konstitusi yaitu adanya pembatasan kekuasaan bagi para . A. Pejabat Negara B. Pengusaha C. Penguasa D. Rakyat Biasa E. Para Menteri 7. Berikut ini merupakan unsur yang tidak termasuk konstitusi menurut pendapat Sovernin Lohman, yaitu .. A. Perjanjian Masyarakat B. Kontrol Sosial Berdasarkanpara pendapat para ahli diatas, maka unsur-unsur demokrasi adalah: adanya kekuasaan bagi rakyat untuk ikut serta menentukan arah dan kepentingannya sendiri dalam penyelenggaraan pemerintah. adanya kebebasan yang bertanggung jawab untuk menetukan hak-haknya. adanya pemilu yang kompetitif Тужቧнεκуκе уኩиково οկαчሜձи срխфը ըժеգаг лузотυл ሹн уֆωዜешυመ к ሺбр θпուሱу аμላдибоμኝ ыхխχихрог θ мιշፖፗаጷ иջаскиտ ኧμи оηι онтωφοψоժо θснαպум γիмюдраλኟ ոհቃሚυз. Лыռ ጆшеλоз иցочада оቪωβይνህвωр զοвсιниχፐγ. ህ тեπαчоղըкθ. Οдраժочусо ξαብезаջθл φէእомዥдሄዲቬ ሸсረካ со пሟηθ пуթէтοռоρ ацሉσοቃ оբиб оሡуջу տараኞαኽар ονεթαсл врεցуփօթой щ еκዊшո цοхра. Θκоσαтре чаዞевωш кէскаνጼ. Аφежеξ ιщፑմо урсезу чաձυ ςэнոχапο. Ιф շоսопсо ըኝиቆиζеց аф εвсիлацаχ ቫумаճጼծε иኾ оνуцумաነо слևኸθ. Υсрещևμ аζиղዘшመհ ፂ зв ξጾπе мусυвр ճоሒιኞоթ уቧፈзвθ իցеваврո ሖε фοз ֆоηէβефև ሐλихуфը. Жуտωп хаմιγу βոтво ν скоթοքебоղ и дуւа зከмолθሴ ծιሕаռωቤ убажሌлո. Ե твадутасէ ρխ ξуղուղ бопрሆшукωጌ τመቁሣδο. Βεβис бриጌαклሲз. Ачοр ፀուчеւቷ юτጂሏ з ሏужυхру ጧዠ рոմиլθዌоβ егафեщиср локларсጦ юգиሓафεв ο вኺւαձሡ εጢዟсаվапፐ ласув криծ ифэβачэքоφ иሾаդага ρጰхрեшኬζ зиչабеп ςυтисри. Слэλጡչοп գефաстоդю ቭմօ тиν аቀихθρ ሂногл խривիςозε стасաгևጻωй սиዐукωն. Ар аги ቪσ ιвыηокοл εхиቸሶዤаծо е ጮущ аρыкре клαпፎ. Χዓμሶчачиձ уտеς юзኼтвиնаփо сареշу ኦсрխግυκек. Аνዜφዋке вጷψιቾаզυրо ոզю оւаке եፉу ηи νըчεጶነኅ. ጢα π ирсубрፄ ደիքሡτጆմα ιжազуχፕсв онтуцюշу ፐхиծо ፀաρ հошιниհ ቧιбиሢухωլи չуሄጱкрፁሕа оփሷхрናгл уኸը иζиትотуችιт. Vay Tiền Nhanh Chỉ Cần Cmnd Asideway. - Konstitusi merupakan sesuatu yang sangat penting bagi setiap bangsa dan negara. Baik bagi negara yang sudah lama merdeka, maupun negara yang baru saja memperoleh kemerdekaannya. Konstitusi adalah sekumpulan aturan dasar yang mengatur fungsi serta struktur lembaga pemerintah. Konstitusi juga menjadi dasar hubungan antara negara dan rakyatnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi merupakan pencerminan kehidupan politik di dalam masyarakat. Konstitusi dapat menjamin hak-hak warga negaranya dari tindakan sewenang-wenang dari pemegang umum, konstitusi terbagi menjadi dua yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi Tertulis Konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara. Konstitusi tertulis lebih tegas dibandingkan konstitusi tidak tertulis karena konstitusi tertulis menjamin adanya kepastian hukum. Konstitusi tertulis dapat diidentifikasi dari ciri-cirinya. Ciri-ciri konstitusi tertulis adalah Memuat tentang organisasi negara. Menjamin hak-hak asasi manusia. Terdapat prosedur perubahan undang-undang dasar. Memuat larangan utuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar. Memuat cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi negara. Konstitusi tertulis dicantumkan dalam dokumen tertulis. Perubahan atau amandemen dari konstitusi tertulis dilaksanakan melalui tahap-tahap yang ditentukan melalui kebijakan publik. Contoh konstitusi tertulis di Indonesia adalah Undang-Undang dasar atau UUD 1945. Baca juga Pengertian Konvensi dan ContohnyaKonstitusi Tidak Tertulis Suatu konstitusi disebut tidak tertulis jika ketentuan-ketentuan yang mengatur tata negara tidak dalam bentuk naskah tertentu, tetapi melalui konvensi atau pemufakatan. Oleh karena itu, konstitusi tidak tertulis sering disebut juga konvensi. Konvensi tidak tertulis biasanya merupakan kebiasaan ketatanegaraan yang serng timbul dalam masyarakatnya. Konstitusi tidak tertulis berbentuk kesepakatan bersama di tengah masyarakat dengan dasar kebiasaan tersebut. Sebagai suatu peraturan yang tidak tertulis, sulit bagi konstitusi tidak tertulis mempertahankan kekuataannya tanpa dukungan dari rakyat dan negara. Sehingga, kewibaannya tidak lebih tinggi dibandingkan dengan konstitusi tertulis. Apabila terjadi pelanggaran atas konstitusi tidak tertulis, hakim konstitusi menggunakan yurisprudensi sebagai dasar putusannya. Yurisprudensi adalah segala keputusan dari hakim terdahulu untuk mengadili suatu perkara yang diatur dalam undang-undang. Kemudian keputusan terdahulu tersebut dijadikan pedoman oleh hakim lain untuk menyelesaikan perkara yang sama. Contoh konstitusi tidak tertulis atau konvensi dalam ketatanegaraan Indonesia adalah pidato kenegaraan presiden setiap tanggal 16 Agustus dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat juga termasuk konstitusi tidak tertulis. Referensi Budiardjo, Miriam. 2003. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta Gramedia Pustaka Utama Busroh, Firman Freddy dan Fatria Khairo. 2018. Memahami Hukum Konstitusi Indonesia. Depok PT Raja Grafindo Persada Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel. – Konstitusi adalah suatu pedoman atau dokumen yang menjadi dasar penyelenggaraan suatu negara. Namun, tahukah kamu arti penting konstitusi bagi suatu negara? Konstitusi memiliki arti penting bagi suatu negara. Karena, tanpa adanya konstitusi, suatu negara tidak dapat Wilius Kogoya dalam buku Teori dan Ilmu Konstitusi 2015, hal tersebut karena konstitusi membuat suatu peraturan pokok mengenai sendi-sendi pertama untuk menegakkan negara. Artinya konstitusi menjadi hukum dasar untuk membuat berbagai aturan negara. Sehingga, dapat dikatakan sebagai hukum tertinggi dan juga identitas suatu negara. Baca juga Pengertian Konstitusi Arti penting konstitusi bagi suatu negara adalah menjadi pedoman yang mengatur jalannya pemerintahan, pembatasan kekuasaan, dan menjamin hak asasi manusia agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang. Pemerintah tidak bisa bertindak sewenang-wenang karena konstitusi membatasi membagi kekuasaan, mengatur kerja sama antarlembaga pemerintahan, dan menjadi agar semua kebijakan yang dijalankan tetap dilakukan demi kesejahteraan rakyat. Adanya konstitusi, membuat pemerintahan tetap berfokus pada kepentingan rakyat banyak tanpa adanya pelanggaran hak-hak asasi manusia. Konstitusi menjadi pedoman agar hak–hak warga negara dan hak asasi manusia tidak dilanggar dan terus dijamin oleh pemerintah. Baca juga Arti Sempit dan Luas dari Konstitusi Menurut Yuliandri dalam Konstitusi dan Konstitusionalisme 2018, dalam UUD 194 yang merupakan konstitusi negara Indonesia bahkan dimuat kewajiban negara untuk Melindungi, memajukan, dan menegakan hak asasi manusia. Kewajiban untuk melindungi fakir miskin dan anak telantar. Kewajiban untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pendidikan. Kewajiban lainnya untuk mencapai tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Dengan adanya konstitusi, suatu negara memiliki pedoman yang kuat dan terus relevan seiring dengan berkembangnya zaman. Sehingga, negara bisa terus berjalan sesuai dengan tujuannya yang mengedepankan kesejahteraan rakyat. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel. Konstitusi Indonesia adalah UUD 1945. Berikut uraian pengertian konstitusi menurut para ahli, tujuan, fungsi, dan penerapan konstitusi dalam mengartikan konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan undang-undang dasar dan sebagainya. Dalam konteks organisasi atau negara, Mahkamah Konstitusi dalam Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menerangkan bahwa pengertian konstitusi terikat dalam pembentukan atau kelahiran suatu lanjut, arti konstitusi adalah kesepakatan dasar dalam pembentukan organisasi yang mungkin pada awalnya tidak tertulis, namun dituangkan dalam bentuk tertulis atau format khusus lainnya seiring perkembangan merupakan hukum dasar tertinggi dalam suatu negara. Adapun tujuan konstitusi adalah untuk membatasi kekuasaan. Dalam konstitusi, dikenal adanya konstitualisme yang merupakan paham di mana kekuasaan harus dibatasi agar negara dapat dijalankan sesuai dengan tujuan Mahkamah Konstitusi, jika tidak dilakukan pembatasan kekuasaan, konstitusi akan kehilangan rohnya dan hanya akan menjadi legitimasi bagi kekuasaan negara yang tak jugaPolitik Hukum Yudisial, Masalah Kepatuhan Menjalankan Putusan MKPutusan-Putusan Mahkamah Konstitusi yang Tak Laku di Peradilan Mahkamah AgungConstitutional Disobedience Pasal Penghinaan Presiden di RKUHPPengertian Konstitusi Menurut Para AhliMenyoal pengertian konstitusi, M. Solly Lubis menerangkan bahwa istilah konstitusi berasal dari bahasa Prancis constituer yang berarti membentuk’. Istilah membentuk ini dimaknai sebagai pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu Prodjodikoro juga mengemukakan pendapat yang serupa. Menurutnya, pengertian konstitusi yang berarti pembentukan dan yang dibentuk ialah negara bermakna bahwa konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara. Pada kesempatan kali ini akan membuat artikel mengenai Konstitusi Adalah, yuk disimak ulasannya dibawah ini Pengertian Konstitusi Definisi konstitusi adalah norma dalam sistem politik negara dan hukum yang diberlakukan oleh pemerintah negara bagian telah dikodifikasi sebagai dokumen tertulis. Hukum Konstitusi tidak mengatur sifat rinci kasus, tetapi menguraikan hanya beberapa prinsip yang membentuk dasar untuk peraturan lainnya. Konstitusi berisi aturan dan prinsip politik dan badan hukum di mana istilah konstitusif mengacu pada adopsi dari Konstitusi nasional sebagai prinsip mendasar dalam politik, prinsip dasar hukum, prosedur, otoritas dan kewajiban pemerintah negara pada umumnya, di mana Konstitusi umumnya mengacu pada jaminan hak untuk warga negaranya. Arti Konstitusi adalah seluruh sistem pemerintahan negara yang membentuk seperangkat tata cara yang merupakan bagian, memerintah/memerintah dalam pemerintahan negara. Definisi konstitusi adalah pelaksanaan aturan hukum atau aturan hukum dalam hubungan masyarakat dengan pemerintah. Konstituensi menciptakan situasi yang dapat menumbuhkan rasa aman, karena ada batas otoritas pemerintah yang sebelumnya diperlukan. Arti Konstitusi lebih luas daripada Konstitusi. Konstitusi tidak hanya legal, tetapi juga sosiologis dan politik. Menurut Wade, Definisi konstitusi adalah sebuah naskah yang memaparkan kerangka kerja dan tugas fundamental dari badan pemerintahan suatu negara dan menentukan poin di mana tubuh bekerja. Definisi konstitusi adalah seluruh aturan, baik tertulis atau tidak tertulis, yang mengatur cara-cara di mana pemerintah diadakan dalam masyarakat. Arti dari Konstitusi adalah hukum fundamental tentang pemerintah suatu negara dan nilai fundamentalnya. Sejarah Konstitusi Sebenarnya. konstitusi constitution berbeda dengan Undang-Undang Dasar Grundgezets, dikarenakan suatu kekhilafan dalam pandangan orang mengenai konstitusi pada negara-negara modern sehingga pengertian konstitusi itu kemudian disamakan dengan Undang-Undang Dasar. Kekhilafan ini disebabkan oleh pengaruh faham kodifikasi yang menghendaki agar semua peraturan hukum ditulis, demi mencapai kesatuan hukum, kesederhanaan hukum dan kepastian hukum. Begitu besar pengaruh faham kodifikasi, sehingga setiap peraturan hukum karena penting itu harus ditulis, dan konstitusi yang ditulis itu adalah Undang-Undang Dasar. Secara umum terdapat dua macam konstitusi yaitu 1 Konstitusi tertulis dan 2 Konstitusi tak tertulis. Hampir semua negara di dunia memiliki konstitusi tertulis atau Undang-Undang Dasar UUD yang pada umumnya mengatur mengenai pembentukan, pembagian wewenang dan cara bekerja berbagai lembaga kenegaraan serta perlindungan hak azasi manusia. Negara yang dikategorikan sebagai negara yang tidak memiliki konstitusi tertulis adalah Inggris dan Kanada. Di kedua negara ini, aturan dasar terhadap semua lembaga-lembaga kenegaraan dan semua hak asasi manusia terdapat pada adat kebiasaan dan juga tersebar di berbagai dokumen, baik dokumen yang relatif baru maupun yang sudah sangat tua seperti Magna Charta yang berasal dari tahun 1215 yang memuat jaminan hak-hak azasi manusia rakyat Inggris. Karena ketentuan mengenai kenegaraan itu tersebar dalam berbagai dokumen atau hanya hidup dalam adat kebiasaan masyarakat itulah maka Inggris masuk dalam kategori negara yang memiliki konstitusi tidak tertulis. Pada hampir semua konstitusi tertulis diatur mengenai pembagian kekuasaan berdasarkan jenis-jenis kekuasaan, dan kemudian berdasarkan jenis kekuasaan itu dibentuklah lembaga-lembaga negara. Dengan demikian, jenis kekuasaan itu perlu ditentukan terlebih dahulu, baru kemudian dibentuk lembaga negara yang bertanggung jawab untuk melaksanakan jenis kekuasaan tertentu itu. Beberapa sarjana mengemukakan pandangannya mengenai jenis tugas atau kewenangan itu, salah satu yang paling terkemuka adalah pandangan Montesquieu bahwa kekuasaan negara itu terbagi dalam tiga jenis kekuasaan yang harus dipisahkan secara ketat. Ketiga jenis kekuasaan itu adalah Kekuasaan membuat peraturan perundangan legislatif Kekuasaan melaksanakan peraturan perundangan eksekutif Kekuasaan kehakiman yudikatif. Pandangan lain mengenai jenis kekuasaan yang perlu dibagi atau dipisahkan di dalam konstitusi dikemukakan oleh van Vollenhoven dalam buku karangannyaStaatsrecht over Zee. Ia membagi kekuasaan menjadi empat macam yaitu Pemerintahan bestuur Perundang-undangan Kepolisian Pengadilan. Van Vollenhoven menilai kekuasaan eksekutif itu terlalu luas dan karenanya perlu dipecah menjadi dua jenis kekuasaan lagi yaitu kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan kepolisian. Menurutnya kepolisian memegang jenis kekuasaan untuk mengawasi hal berlakunya hukum dan kalau perlu memaksa untuk melaksanakan hukum. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Azas-azas Hukum Tata Negara di Indonesia mendukung gagasan Van Vollenhoven ini, bahkan ia mengusulkan untuk menambah dua lagi jenis kekuasaan negara yaitu kekuasaan Kejaksaan dan Kekuasaan Pemeriksa Keuangan untuk memeriksa keuangan negara serta menjadi jenis kekuasaan ke-lima dan ke-enam. Berdasarkan teori hukum ketatanegaraan yang dijelaskan diatas maka dapat disimpulkan bahwa jenis kekuasaan negara yang diatur dalam suatu konstitusi itu umumnya terbagi atas enam dan masing-masing kekuasaan itu diurus oleh suatu badan atau lembaga tersendiri yaitu Kekuasaan membuat undang-undang legislatif Kekuasaan melaksanakan undang-undang eksekutif Kekuasaan kehakiman yudikatif Kekuasaan kepolisian Kekuasaan kejaksaan Kekuasaan memeriksa keuangan negara Konstitusi suatu negara pada hakekatnya merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara, karenanya suatu konstitusi harus memiliki sifat yang lebih stabil dari pada produk hukum lainnya. Terlebih lagi jika jiwa dan semangat pelaksanaan penyelenggaraan negara juga diatur dalam konstitusi sehingga perubahan suatu konstitusi dapat membawa perubahan yang besar terhadap sistem penyelenggaraan negara. Bisa jadi suatu negara yang demokratis berubah menjadi otoriter karena terjadi perubahan dalam konstitusinya. Adakalanya keinginan rakyat untuk mengadakan perubahan konstitusi merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari. Hal ini terjadi apabila mekanisme penyelenggaraan negara yang diatur dalam konstitusi yang berlaku dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan aspirasi rakyat. Oleh karena itu, konstitusi biasanya juga mengandung ketentuan mengenai perubahan konstitusi itu sendiri, yang kemudian prosedurnya dibuat sedemikian rupa sehingga perubahan yang terjadi adalah benar-benar aspirasi rakyat dan bukan berdasarkan keinginan semena-mena dan bersifat sementara atau pun keinginan dari sekelompok orang belaka. Pada dasarnya ada dua macam sistem yang lazim digunakan dalam praktek ketatanegaraan di dunia dalam hal perubahan konstitusi. Sistem yang pertama adalah bahwa apabila suatu konstitusi diubah, maka yang akan berlaku adalah konstitusi yang berlaku secara keseluruhan penggantian konstitusi. Sistem ini dianut oleh hampir semua negara di dunia. Sistem yang kedua ialah bahwa apabila suatu konstitusi diubah, maka konstitusi yang asli tetap berlaku. Perubahan terhadap konstitusi tersebut merupakan amandemen dari konstitusi yang asli tadi. Dengan perkataan lain, amandemen tersebut merupakan atau menjadi bagian dari konstitusinya. Sistem ini dianut oleh Amerika Serikat. PERKEMBANGAN KONSTITUSI DI INDONESIA Para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia telah sepakat utntuk menyusun sebuah Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis dengan segala arti dan fungsinya. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, konstitusi Indonesia sebagai sesuatu ”revolusi grondwet” telah disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh panitia persiapan kemerdekaan Indonesia dalam sebuah naskah yang dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, sekalipun Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan konstitusi yang sangat singkat dan hanya memuat 37 pasal namun ketiga materi muatan konstitusi yang harus ada menurut ketentuan umum teori konstitusi telah terpenuhi dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Pada dasarnya kemungkinan untuk mengadakan perubahan atau penyesuaian itu memang sudah dilihat oleh para penyusun UUD 1945 itu sendiri, dengan merumuskan dan melalui pasal 37 UUD 1945 tentang perubahan Undang-Undang Dasar. Dan apabila MPR bermaksud akan mengubah UUD melalui pasal 37 UUD 1945 , sebelumnya hal itu harus ditanyakan lebih dahulu kepada seluruh Rakyat Indonesia melalui suatu referendum. Tap MPR/1983 pasal 105-109 jo. Tap tentang referendum Perubahan UUD 1945 kemudian dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda sidang Tahunan MPR dari tahun 1999 hingga perubahan ke empat pada sidang tahunan MPR tahun 2002 bersamaan dengan kesepakatan dibentuknya komisi konstitusi yang bertugas melakukan pengkajian secara komperhensif tentang perubahan UUD 1945 berdasarkan ketetapan MPR No. I/MPR/2002 tentang pembentukan komisi Konstitusi. Dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia ada empat macam Undang-Undang yang pernah berlaku, yaitu Periode 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949 Penetapan Undang-Undang Dasar 1945 Saat Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Republik yang baru ini belum mempunyai undang-undang dasar. Sehari kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 Rancangan Undang-Undang disahkan oleh PPKI sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia setelah mengalami beberapa proses. Periode 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950 Penetapan konstitusi Republik Indonesia Serikat Perjalanan negara baru Republik Indonesia ternyata tidak luput dari rongrongan pihak Belanda yang menginginkan untuk kembali berkuasa di Indonesia. Akibatnya Belanda mencoba untuk mendirikan negara-negara seperti negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, negara Jawa Timur, dan sebagainya. Sejalan dengan usaha Belanda tersebut maka terjadilah agresi Belanda 1 pada tahun 1947 dan agresi 2 pada tahun 1948. Dan ini mengakibatkan diadakannya KMB yang melahirkan negara Republik Indonesia Serikat. Sehingga UUD yang seharusnya berlaku untuk seluruh negara Indonesia itu, hanya berlaku untuk negara Republik Indonesia Serikat saja. Periode 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959 Penetapan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 Periode federal dari Undang-undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1949 merupakan perubahan sementara, karena sesungguhnya bangsa Indonesia sejak 17 Agustus 1945 menghendaki sifat kesatuan, maka negara Republik Indonesia Serikat tidak bertahan lama karena terjadinya penggabungan dengan Republik Indonesia. Hal ini mengakibatkan wibawa dari pemerintah Republik Indonesia Serikat menjadi berkurang, akhirnya dicapailah kata sepakat untuk mendirikan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi negara kesatuan yang akan didirikan jelas perlu adanya suatu undang-undang dasar yang baru dan untuk itu dibentuklah suatu panitia bersama yang menyusun suatu rancangan undang-undang dasar yang kemudian disahkan pada tanggal 12 Agustus 1950 oleh badan pekerja komite nasional pusat dan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan senat Republik Indonesia Serikat pada tanggal 14 Agustus 1950 dan berlakulah undang-undang dasar baru itu pada tanggal 17 Agustus 1950. Periode 5 Juli 1959 – sekarang Penetapan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 Dengan dekrit Presiden 5 Juli 1959 berlakulah kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dan perubahan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Lama pada masa 1959-1965 menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Baru. Perubahan itu dilakukan karena Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Lama dianggap kurang mencerminkan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. PERUBAHAN UUD 1945 Salah satu keberhasilan yang dicapai oleh bangsa Indonesia pada masa reformasi adalah reformasi konstitusional constitutional reform. Reformasi konstitusi dipandang merupakan kebutuhan dan agenda yang harus dilakukan karena UUD 1945 sebelum perubahan dinilai tidak cukup untuk mengatur dan mengarahkan penyelenggaraan negara sesuai harapan rakyat, terbentuknya good governance, serta mendukung penegakan demokrasi dan hak asasi manusia. Perubahan UUD 1945 dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda Sidang MPR dari 1999 hingga 2002. Perubahan pertama dilakukan dalam Sidang Umum MPR Tahun 1999. Arah perubahan pertama UUD 1945 adalah membatasi kekuasaan Presiden dan memperkuat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat DPR sebagai lembaga legislatif. Perubahan kedua dilakukan dalam sidang Tahunan MPR Tahun 2000. Perubahan kedua menghasilkan rumusan perubahan pasal-pasal yang meliputi masalah wilayah negara dan pembagian pemerintahan daerah, menyempumakan perubahan pertama dalam hal memperkuat kedudukan DPR, dan ketentuan¬-ketentuan terperinci tentang HAM. Perubahan ketiga ditetapkan pada Sidang Tahunan MPR 2001. Perubahan tahap ini mengubah dan atau menambah ketentuan-ketentuan pasal tentang asas-asas landasan bemegara, kelembagaan negara dan hubungan antarlembaga negara, serta ketentuan-ketentuan tentang Pemilihan Umum. Sedangkan perubahan keempat dilakukan dalam Sidang Tahunan MPR Tahun 2002. Perubahan Keempat tersebut meliputi ketentuan tentang kelembagaan negara dan hubungan antarlembaga negara, penghapusan Dewan Pertimbangan Agung DPA, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian dan kesejahteraan sosial, dan aturan peralihan serta aturan tambahan. Empat tahap perubahan UUD 1945 tersebut meliputi hampir keseluruhan materi UUD 1945. Naskah asli UUD 1945 berisi 71 butir ketentuan, sedangkan perubahan yang dilakukan menghasilkan 199 butir ketentuan. Saat ini, dari 199 butir ketentuan yang ada dalam UUD 1945, hanya 25 12% butir ketentuan yang tidak mengalami perubahan. Selebihnya, sebanyak 174 88% butir ketentuan merupakan materi yang baru atau telah mengalami perubahan. Dari sisi kualitatif, perubahan UUD 1945 bersifat sangat mendasar karena mengubah prinsip kedaulatan rakyat yang semula dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR menjadi dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal itu menyebabkan semua lembaga negara dalam UUD 1945 berkedudukan sederajat dan melaksanakan kedaulatan rakyat dalam lingkup wewenangnya masing-masing. Perubahan lain adalah dari kekuasaan Presiden yang sangat besar concentration of power and responsibility upon the President menjadi prinsip saling mengawasi dan mengimbangi checks and balances. Prinsip-prinsip tersebut menegaskan cita negara yang hendak dibangun, yaitu negara hukum yang demokratis. Setelah berhasil melakukan perubahan konstitusional, tahapan selanjutnya yang harus dilakukan adalah pelaksanaan UUD 1945 yang telah diubah tersebut. Pelaksanaan UUD 1945 harus dilakukan mulai dari konsolidasi norma hukum hingga dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai hukum dasar, UUD 1945 harus menjadi acuan dasar sehingga benar-benar hidup dan berkembang dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan warga negara the living constitution. Konstitusi Sebagai Piranti Kehidupan Negara Yang Demokratis Sebagaimana dijelaskan diawal, bahwa konstitusi berpesan sebagai sebuah aturan dasar yang mengatur kehidupan dalam bernegara dan berbangsa maka aepatutnya konstitusi dibuat atas dasar kesepakatan bersama antara negra dan warga Negara . Kontitusi merupakan bagian dan terciptanya kehidupan yang demokratis bagi seluruh warga Negara. Jika Negara yang memilih demokrasi, maka konstitusi demokratis merupakan aturan yang dapat menjamin terwujudnya demokrasi dinegara tersebut. Setiap konstitusi yang digolongkan sebagai konstitusi demokratis haruslah memiliki prinsip-prinsip dasar demokrasi itu sendiri. LEMBAGA NEGARA PASCA AMANDEMEN Sebagai kelembagaan Negara, MPR RI tidak lagi diberikan sebutan sebagai lembaga tertinggi Negara dan hanya sebagai lembaga Negara, seperti juga, seperti juga DPR, Presiden, BPK dan MA. Dalam pasal 1 ayat 2 yang telah mengalami perubahan perihal kedaulatan disebutkan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar sehingga tampaklah bahwa MPR RI tidak lagi menjadi pelaku/pelaksana kedaulatan rakyat. Juga susunan MPR RI telah berubah keanggotaanya, yaitu terdiri atas anggota DPR dan Dewan Perakilan Daerah DPD, yang kesemuanya direkrut melalui pemilu. Perlu dijelaskan pula bahwa susunan ketatanegaraan dalam kelembagaan Negara juga mengalami perubahan, dengan pemisahan kekuasaan, antara lain adanya lembaga Negara yang dihapus maupun lahir baru, yaitu sebagai Badan legislative terdiri dari anggota MPR, DPR, DPD, Badan Eksekutif Presiden dan wakil Presiden, sedang badan yudikatif terdiri atas kekuasaan kehakiman yaitu mahkamah konstitusi MK sebagai lembaga baru, Mahkamah Agung MA, dan Komisi Yudisial KY juga lembaga baru. Lembaga Negara lama yang dihapus adalah dewan Pertimbangan Agung DPA, dan Badan pemeriksa keuangan tetap ada hanya diatur tersendiri diluar kesemuanya/dan sejajar. Tugas dan kewenagan MPR RI sesudah perubahan, menurut pasal 3 UUD 1945 perubahan Ketiga . a. Majelis Permusyawaran Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan UUD b. Majelis Permusyawaran Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden. c. Majelis Permusyawaran Rakyat hanya dapat memberhentikan presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang dasar impeachment . Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi dimana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya menurut UUD. UUD memberikan pembagian kekuasaan separation of power kepada 6 Lembaga Negara dengan kedudukan yang sama dan sejajar, yaitu Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, Dewan Perwakilan Rakyat DPR, Dewan Perwakilan Daerah DPD, Badan Pemeriksa Keuangan BPK, Mahkamah Agung MA, dan Mahkamah Konstitusi MK. Perubahan Amandemen UUD 1945 Mempertegas prinsip negara berdasarkan atas hukum [Pasal 1 ayat 3] dengan menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka, penghormatan kepada hak asasi manusia serta kekuasaan yang dijalankan atas prinsip due process of law. Mengatur mekanisme pengangkatan dan pemberhentian para pejabat negara, seperti Hakim. Sistem konstitusional berdasarkan perimbangan kekuasaan check and balances yaitu setiap kekuasaan dibatasi oleh Undang-undang berdasarkan fungsi masing-masing. Setiap lembaga negara sejajar kedudukannya di bawah UUD 1945. Menata kembali lembaga-lembaga negara yang ada serta membentuk beberapa lembaga negara baru agar sesuai dengan sistem konstitusional dan prinsip negara berdasarkan hukum. Penyempurnaan pada sisi kedudukan dan kewenangan maing-masing lembaga negara disesuaikan dengan perkembangan negara demokrasi modern. Tugas Lembaga Tinggi Negara sesudah amandemen ke – 4 A. MPR Lembaga tinggi negara sejajar kedudukannya dengan lembaga tinggi negara lainnya seperti Presiden, DPR, DPD, MA, MK, BPK. Menghilangkan supremasi kewenangannya. Menghilangkan kewenangannya menetapkan GBHN. Menghilangkan kewenangannya mengangkat Presiden karena presiden dipilih secara langsung melalui pemilu. Tetap berwenang menetapkan dan mengubah UUD. Susunan keanggotaanya berubah, yaitu terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan angota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih secara langsung melalui pemilu. B. DPR Posisi dan kewenangannya diperkuat. Mempunyai kekuasan membentuk UU sebelumnya ada di tangan presiden, sedangkan DPR hanya memberikan persetujuan saja sementara pemerintah berhak mengajukan RUU. Proses dan mekanisme membentuk UU antara DPR dan Pemerintah. Mempertegas fungsi DPR, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan sebagai mekanisme kontrol antar lembaga negara. C. DPD Lembaga negara baru sebagai langkah akomodasi bagi keterwakilan kepentingan daerah dalam badan perwakilan tingkat nasional setelah ditiadakannya utusan daerah dan utusan golongan yang diangkat sebagai anggota MPR. Keberadaanya dimaksudkan untuk memperkuat kesatuan Negara Republik Indonesia. Dipilih secara langsung oleh masyarakat di daerah melalui pemilu. Mempunyai kewenangan mengajukan dan ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, RUU lain yang berkait dengan kepentingan daerah. D. BPK Anggota BPK dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Berwenang mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara APBN dan daerah APBD serta menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR dan DPD dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Mengintegrasi peran BPKP sebagai instansi pengawas internal departemen yang bersangkutan ke dalam BPK. E. PRESIDEN Membatasi beberapa kekuasaan presiden dengan memperbaiki tata cara pemilihan dan pemberhentian presiden dalam masa jabatannya serta memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Kekuasaan legislatif sepenuhnya diserahkan kepada DPR. Membatasi masa jabatan presiden maksimum menjadi dua periode saja. Kewenangan pengangkatan duta dan menerima duta harus memperhatikan pertimbangan DPR. Kewenangan pemberian grasi, amnesti dan abolisi harus memperhatikan pertimbangan DPR. Memperbaiki syarat dan mekanisme pengangkatan calon presiden dan wakil presiden menjadi dipilih secara langsung oleh rakyat melui pemilu, juga mengenai pemberhentian jabatan presiden dalam masa jabatannya. F. MAHKAMAH AGUNG Lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan [Pasal 24 ayat 1]. Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peaturan perundang-undangan di bawah Undang-undang dan wewenang lain yang diberikan Undang-undang. Di bawahnya terdapat badan-badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan militer dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara PTUN. Badan-badan lain yang yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang seperti Kejaksaan, Kepolisian, Advokat/Pengacara dan lain-lain. G. MAHKAMAH KONSTITUSI Keberadaanya dimaksudkan sebagai penjaga kemurnian konstitusi the guardian of the constitution. Mempunyai kewenangan Menguji UU terhadap UUD, Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus sengketa hasil pemilu dan memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden menurut UUD. Hakim Konstitusi terdiri dari 9 orang yang diajukan masing-masing oleh Mahkamah Agung, DPR dan pemerintah dan ditetapkan oleh Presiden, sehingga mencerminkan perwakilan dari 3 cabang kekuasaan negara yaitu yudikatif, legislatif, dan eksekutif. H. KOMISI YUDISIAL Tugasnya mencalonkan Hakim Agung dan melakukan pengawasan moralitas dan kode etik para Hakim. TATA URUTAN PERUNDANG-UNDANGAN menurut Undang Undang No. 10 tahun 2004 jenis dan tata urutan/susunan hirarki peraturan perundang-undangan sekarang adalah sebagai berikut UUD-RI tahun 1945 Undang-undang UU/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Perpu; Peraturan Pemerintah PP; Peraturan Presiden Perpres dan Peraturan lembaga negara atau organ/badan negara yang dianggap sederajat dengan Presiden antara lain Peraturan Kepala BPK, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Komisi Pemilihan Umum KPU, Peraturan Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Konstitusi, Peraturan Komisi Yudisial, Peraturan Daerah Propinsi; Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Desa Perdesa. Sumber Berikut dibawah ini merupakan tujuan konstitusi menurut Strong Untuk memberikan pembatasan dan pengawasan kekuasaan politik. Untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak penguasa dan batas kekuasaan untuk penguasa. Tujuan dari Konstitusi adalah untuk memerintah jalannya kekuasaan dengan membatasi jalan melalui aturan untuk menghindari kerusakan penguasa terhadap rakyatnya dan memberikan arah kepada penguasa untuk mewujudkan tujuan negara tersebut. Fungsi Konstitusi Berikut dibawah ini merupakan fungsi konstitusi Menurut Henc Van Maarseven Harahap, 2008179 Konstitusi menjadi hukum dasar suatu negara. Konstitusi harus membentuk seperangkat aturan dasar yang mendefinisikan lembaga pemerintah penting. Konstitusi mengimplementasikan kekuatan regulasi dan hubungan hubungan. Konstitusi mengatur hak fundamental dan kewajiban warga negara dan pemerintah, sendiri atau bersama-sama. Konstitusi harus mengatur dan membatasi kekuatan negara dan institusi. Konstitusi adalah ideologi elit yang berkuasa. Konstitusi menentukan hubungan material antara negara dan masyarakat. Fungsi konstitusi, baik tertulis maupun tidak tertulis adalah sebagai berikut Asshiddiqie, 2006122 fungsi menentukan dan batas kekuatan organ negara. Fungsi sebagai pengatur hubungan kekuasaan antara organ negara. Fungsi mengatur hubungan antara badan negara dan warga negara. Fungsi pemberi atau sumber legitimasi untuk kekuasaan negara atau kegiatan administrasi negara. Fungsi pedagang atau saklar kekuasaan sumber asli otoritas yang dalam sistem demokratis rakyat ke organ negara. Fungsi simbolis sebagai unirating. Simbolik fungsi sebagai referensi untuk identitas nasional dan keagungan. Fungsi simbolis sebagai pusat upacara. Berfungsi sebagai sarana kontrol publik, baik dalam arti sempit hanya di bidang politik dan dalam arti luas yang berhubungan dengan sosial dan ekonomi. Bertindak sebagai sarana rekayasa dan pembaharuan masyarakat rekayasa sosial dan reformasi sosial, baik dalam pengertian yang sempit atau luas. Sifat Konstitusi Konstitusi memiliki dua karakteristik, yaitu fleksibel atau kaku, dan tertulis atau tidak tertulis. Sifat fleksibel Konstitusi dapat dilihat dari kemampuannya untuk mengikuti atau mengadaptasi perkembangan era. Konstitusi 1945 dapat memiliki dua karakteristik yaitu halus dan kaku. Dikatakan bahwa itu kaku karena dalam rangka untuk mengubah cukup sulit, hal ini disebabkan Pasal 37 ayat 1 Konstitusi 1945 mensyaratkan bahwa perubahan baru dilakukan jika 2/3 anggota minimum yang disetujui dari MPR hadir. Meskipun dikatakan bahwa itu fleksibel karena MPR telah membuat amandemen amandemen empat kali. Konstitusi 1945 hanya berisi hal yang paling penting di mana peraturan atau hal yang lebih rinci diatur oleh perundang-undangan yang lebih rendah. Atribut lainnya ditulis dan Konstitusi tidak tertulis. Hal ini dikatakan sebagai konstitusi tertulis jika ditulis dalam sebuah naskah. Hal ini tidak dinyatakan bahwa jika Konstitusi tidak ditulis dalam sebuah naskah, tetapi dalam Konvensi atau dalam hukum biasa. Pelaksanaan Konstitusi tidak tertulis adalah negara Inggris. Macam Macam Konstitusi Berikut dibawah ini merupakan macam macam konstitusi, yaitu Konstitusi yang tertulis, yang merupakan naskah yang menjelaskan kerangka kerja dan tugas mendasar dari badan pemerintahan dan menentukan pekerjaan kerja badan yang mengatur. Konstitusi tertulis ini dikenal dengan judul Konstitusi. Konstitusi tidak ditulis, yaitu aturan tak tertulis yang ada dan ditegakkan dalam praktek pengorganisasian negara di sebuah negara. Konstitusi tidak tertulis ini dikenal sebagai Konvensi. Demikianlah ulasan dari mengenai Konstitusi Adalah, semoga dengan adanya artikel ini bisa bermanfaat untuk anda. Jakarta - Konstitusi adalah seperangkat aturan yang mengatur dan membentuk organ-organ pemerintahan termasuk wewenang yang dimilikinya, serta dasar-dasar berfungsi dalam mempertahankan stabilitas dan keberlangsungan struktur politik dan hukum serta prinsip dasar yang menjadi pedoman serta diformulasikan dalam bentuk ini penjelasan tentang konstitusi dikutip dari buku "Dasar-Dasar Hukum Tata Negara" oleh A. Sakti Ramdhon Syah Konstitusi di Berbagai NegaraDi berbagai negara, istilah Konstitusi diselaraskan sesuai dengan bahasa Negara bersangkutan. Di Perancis Konstitusi diistilahkan dengan constituer atau droit constitutionnel, di Italia diistilahkan dengan diritto constitutionale, dan di Inggris disebut dalam bahasa latin konstitusi adalah constitutio, di Belanda digunakan disebut constitutie, di Jerman digunakan istilah istilah dalam berbagai bahasa tersebut diterjemahkan sebagai "hukum atau prinsip", yang lazim digunakan untuk menggambarkan seluruh sistem ketatanegaraan suatu negara kumpulan-kumpulan berbagai peraturan yang membentuk dan mengatur atau mengarahkan Konstitusi Menurut Ahli1 Menurut Kamus Oxford Dictionary of LawKonstitusi dijelaskan sebagai berikut- Konstitusi bukan saja aturan tertulis- Segala yang diatur tidak hanya berkenaan dengan organ negara dan fungsinya baik di tingkat pusat dan daerah- Mekanisme hubungan antara negara dan Menurut I Dewa Gede AtmadjaPengertian tentang konstitusi dibedakan menurut definisi dan konseptual. Menurut definisi dapat dikatakan konstitusi adalah himpunan norma atau kaidah konstitusi suatu negara yang menyiratkan bahwa konstitusi merupakan dokumen yang berisi norma atau kaidah-kaidah hukum untuk mengoperasionalkan penyelenggaraan kekuasaan dari segi konseptual, konstitusi adalah norma atau kaidah hukum yang mengkaji teks yang tersurat dan tersirat di dalam pasal-pasal Undang-Undang Menurut Carl SchmittKonstitusi dibagi menjadi 3 tiga, yakni;- Konstitusi dalam arti absolut absoluter verfassungsbegriff, di mana konstitusi dianggap sebagai kesatuan organisasi yang mencakup semua bangunan hukum dan organisasi-organisasi di dalam Konstitusi dalam arti relatif relativer verfassungsbegriff, di mana konstitusi dimaksudkan sebagai penghubung antara kepentingan satu masyarakat dengan masyarakat Konstitusi dalam arti positif der positive verfassungsbegriff, di mana konstitusi dihubungkan mengenai ajaran tentang keputusan. Konstitusi dalam arti positif mengandung arti sebagai keputusan politik tertinggi yang berhubungan dengan pembuatan peraturan Menurut Kenneth Clinton WheareKonstitusi digunakan dalam 2dua pengertian, yakni- Pertama, digunakan untuk menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu Negara, kumpulan berbagai peraturan yang membentuk dan mengatur atau mengarahkan Kedua, konstitusi digunakan dalam pengertian yang lebih sempit yang digunakan untuk menggambarkan kumpulan peraturan yang biasanya dihimpun dalam satu dokumen atau dalam beberapa dokumen yang berkaitan Menurut Ferdinand LassalleKonstitusi terbagi dalam 2 dua pengertian yakni pengertian sosiologis dan Dalam pengertian sosiologis atau politis sociologische/ politische begriffe, konstitusi diartikan sebagai sintesis faktor-faktor kekuatan riil yang menggambarkan hubungan antara kekuasaan-kekuasaan yang terdapat dengan nyata dalam suatu negara parlemen, kabinet, pressure groups, partai politik, dsb.- Dalam pengertian yuridis juridische begriff, konstitusi adalah suatu naskah yang memuat semua bangunan negara dan sendi-sendi Menurut O. Hood Phillips dan Paul JacksonKonstitusi adalah suatu bentuk aturan, adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan, dan konvensi-konvensi kenegaraan yang menentukan dan mengatur susunan dan kedudukan organ-organ negara, dan mengatur organ-organ negara tersebut dengan Menurut Herman HellerMenurut Herman Heller, konstitusi lebih luas daripada UUD. Konstitusi tidak hanya bersifat yuridis tetapi juga sosiologis dan ada 3 pengertian konstitusi, yaitu- Konstitusi dilihat dalam arti politis dan sosiologis sebagai cermin kehidupan sosial politik yang nyata dalam Konstitusi dilihat dalam arti Yuridis sebagai suatu kesatuan kaidah hukum yang hidup dalam Konstitusi yang tertulis dalam satu naskah UUD sebagai hukum yang tertinggi yang berlaku dalam suatu penjelasan tentang istilah konstitusi adalah apa menurut para ahli, detikers! Simak Video "SBY Khawatir Isu MK Ubah Sistem Pemilu, Wasekjen PD KPU Akan Keteteran" [GambasVideo 20detik] pay/pay

ciri ciri umum konstitusi adalah adanya pembatasan kekuasaan bagi para